Selasa, 7 Juli 2020
17 Thu al-Qa‘dah 1441 H
Home / Keuangan / 3 Faktor Penyebab Industri Perbankan Syariah Melambat
FOTO | Dok. ivoox.id
Di tengah situasi ekonomi di Indonesia dan global yang belum stabil, beberapa BUS melakukan konsolidasi atau penangguhan penyaluran pembiayaan untuk mengatasi tingginya NPF.

Sharianews.com, Jakarta. Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dianggap masih mengalami perlambatan. Situasi ini dapat dilihat salah satunya dari perkembangan pembiayan yang hanya bertambah di kisaran 3,3 persen. Angka ini lebih kecil dibanding pembiayaan pada perbankan konvensional yang peningkatannya mencapai 5,2 persen.

“Pembiayaan perbankan syariah tumbuh dari Rp 286,8 triliun di Desember 2017 menjadi Rp 296,2 triliun per Juni 2018. Jadi, naiknya hanya Rp 9,4 triliun atau kira-kira peningkatannya hanya 3,3 persen,” kata Advisor Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dhani Gunawan Idhat, saat dihubungi sharianews.com (20/9/2018).

Pengamat perbankan syariah sekaligus Ketua Bidang Penelitian Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ini menguraikan, melambatnya pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh pertama, tingginya Non Performing Financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayan di mana secara mayoritas tengah dialami beberapa bank umum syariah (BUS).

Sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut konsolidasi atau penangguhan penyaluran pembiayaan sedang dilakukan oleh beberapa BUS. Empat di antaranya adalah bank syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), serta BRI Syariah.

“Sebab, empat bank besar tadi berpengaruh hingga 49,8 persen dari seluruh total pangsa pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Artinya, dampak penangguhan empat bank besar tersebut signifikan terhadap kondisi keuangan syariah secara keseluruhan, khususnya di dunia perbankan syariah,”terang Dhani.

Kebijakan positif bank syariah

Kendati demikian, peneliti senior Bank Indonesia (BI) ini menilai, apa yang dilakukan kebanyakan BUS itu merupakan kebijakan positif, karena jika tidak segera diselesaikan maka cicilan pembiayaan bermasalah akan terus meningkat.

Faktor kedua, perlambatan ekonomi syariah, terutama di perbankan syariah, ialah situasi ekonomi di Indonesia dan global yang belum stabil, terlebih di area-area yang menjadi sumber pembiayaan perbankan syariah, mulai dari industri perdagangan sampai bisnis pertambangan.

Kemudian yang ketiga, ramainya persaingan saat ini disektor industri pembiayaan antara perbankan dan perusahaan finansial teknologi (fintek) penyedia jasa investasi permodalan, yakni peer to peer landing, juga ikut mengakibatkan lambannya pertumbuhan ekonomi syariah secara umum.

“Pembiayaan perbankan syariah itu, kan, secara relatif  terkonsentrasi di masyarakat kelas menengah ke bawah, di saat yang sama kita tahu bahwa di kelas ekonomi itu juga menjadi fokus bisnis investasi permodalan dari perusahaan fintek. Maka muncullah persaingan yang, efek lanjutannya, pengaruh pembiayaan perbankan syariah menjadi berkurang,”terangnya.

Menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Sunarso, beberapa waktu lalu di hadapan awak media bahwa sebab utama perlambatan keuangan syariah ialah karena terlalu banyak pemangku kebijakan yang ingin mengatur secara sepihak. Menurut Dhani, pendapat ini perlu dielaborasi ulang dan harus dieksplorasi lebih dalam.

Statement  itu perlu digali lagi lebih dalam. Karena, kalau kami, di OJK sendiri, memang meminta langsung kepada para pemangku kebijakan atau investor di perbankan syariah, khususnya di BUS, agar terlebih dahulu memperbaiki non-performing loan atau NPF-nya yang sedang bermasalah,”tandasnya. (*)

Reporter: Emha S. Asror Editor: Ahmad Kholil