Jumat, 5 Juni 2020
14 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Asbisindo : Kebijakan Spin Off UUS Pada 2023 Perlu Dipertimbangkan kembali
-
Spin-off UUS dari bank umum konvensional atau induknya, sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan kronologis tahun, tetapi berdasarkan kecukupan modal inti yang dimiliki atau setidaknya telah berada di level kategori BUKU 3.

Spin-off UUS dari bank umum konvensional atau induknya, sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan kronologis tahun, tetapi berdasarkan kecukupan modal inti yang dimiliki atau setidaknya telah berada di level kategori BUKU 3.

Sharianews.com, Jakarta. Kebijakan terkait pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional telah dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tertuang dalam peraturan BI No.11/10/PBI/2009 yang mewajibkan pemisahan unit syariah dari induknya.

Berdasarkan aturan tersebut, spin off  UUS dari bank umum konvensional atau induknya, wajib dilakukan apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset induknya atau paling lambat 15 tahun setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau pada tahun 2023.

Terkait itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Herbudi Setio Tomo, menyatakan keberatannya. Pihaknya, meminta jika mungkin untuk mempertimbangkan kembali peraturan tahun 2023 tersebut.

“Sekarang itu permasalahannya, bagaimana memastikan spin off  itu tidak menggunakan perhitungan tahun, tetapi menggunakan menggunakan skema  sesuai kategori pengaturan kegiatan usaha bank yang berlaku, sesuai modal inti yang dimiliki,"jelas Tomo, di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Spin-off sebaiknya untuk bank katagori BUKU 3

Sebagaimana diketahui, menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, yang berlaku efektif pada 2 Januari 2013, itu bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha ( Bank Umum Kelompok Usaha - BUKU).

Dengan begitu, berdasarkan pengaturan kegiatan usahanya, bank dikelompokkan ke dalam kategori BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 triliun.  BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun. BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.

Menurut Tomo, bila sudah masuk ke dalam BUKU 3,  baru bisa dilakukan spin-off. Di bawah itu sebaiknya belum bisa dilakukan spin-off.

“Peraturannya kan tahun 2023 harus pisah itu, tetapi sampai saat ini ada kendala bahwa begitu bank dipisah, dia tidak akan berkembang karena modal yang dimiliki terbatas,” ungkap Dosen Perbankan Syariah S1 dan S2 Universitas Trisakti ini.

Dijelaskan oleh Tomo, bank dalam semua BUKU tersebut wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif termasuk kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan target tertentu.

Bank pada kategori BUKU 1, wajib menyalurkan sedikitnya 55 persen dari total kredit atau pembiayaan, BUKU 2 paling rendah 60 persen dari total kredit atau pembiayaan. 

Sedangkan, bank dikategori BUKU 3, paling rendah 65 persen dari total kredit atau pembiayaan dan pada kategori BUKU 4, paling rendah 70 persen dari total kredit atau pembiayaan.

Pengecualian kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif diberikan kepada Bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat paling kurang 75 persen dari total kredit atau pembiayaan. (*)

 

Reporter : Aldiansyah Nurrahaman Editor : Ahmad Kholil