Jumat, 5 Juni 2020
14 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Bank Kalsel Syariah Jajaki Merger dengan UUS se-Kalimantan
-
Untuk meningkatkan modal dan memacu kinerjanya, Bank Kalsel Syariah tengah mengupayakan kemungkinan merger dengan UUS se-Kalimantan.

Untuk meningkatkan modal dan memacu kinerjanya, Bank Kalsel Syariah tengah mengupayakan kemungkinan merger dengan UUS se-Kalimantan.

Sharianews.com, Jakarta. Pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia sudah cukup baik. Tapi masih harus terus dipacu agar pertumbuhannya melonjak signifikan. Hal ini diakui Komisaris Utama Bank Kalsel Syariah, Ari Bastari.

Menurutnya, UUS seperti Bank Kalsel Syariah masih terkendala dari sisi modal. Pertumbuhannya pun tak terlalu signifikan.

“Dengan persaingan yang cukup ketat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bank syariah yang minim, pertumbuhan di Bank Kalsel Syariah belum terlalu signifikan. Kami masih di skala kecil,” katanya saat dihubungi sharianews.com, Kamis (16/8/2018).

Untuk memacu kinerjanya, Bank Kalsel Syariah sedang mempersiapkan diri untuk spin off. Bank Kalsel Syariah tengah menjajaki penggabungan atau merger dengan UUS dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kalimantan untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Di antaranya dengan Bank Kaltimtara, Bank Kalsel, dan Bank Kalbar.  

“Saat ini kami sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk menjajaki kemungkinan merger. Di pertemuan ketiga, kami mengundang narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, pengacara dari Akset Law Firm yang biasa tangani merger, dan konsultan merger dari Deloitte,” jelasnya.  

Ia belum bisa memastikan kapan spin off atau merger itu dapat terlaksana. Ari berharap hal itu dapat terealisasi sebelum tahun 2023, batas akhir spin off sesuai UU Perbankan Syariah.

“Yang pasti sebelum jatuh tempo spin off. Saya juga belum bisa pastikan apakah bentuknya merger dengan UUS se-Kalimantan atau berdiri sendiri,” ulasnya.

Dengan spin off, konversi atau merger, ia berharap kinerja bank syariah makin baik. Tapi, lanjutnya, sepanjang kebutuhan modalnya cukup. Kebutuhan modal cukup, tambahnya, tak hanya sebatas yang ditentukan UU Perbankan Syariah sebesar Rp 500 miliar.

“Untuk ekspansi usaha dengan modal Rp 500 miliar itu sangat terbatas. Untuk bergerak dan ekspansi yang cukup baik itu paling tidak butuh Rp 1 triliun,” ujarnya. Jika UUS se-Kalimantan itu dikumpulkan modalnya bisa sampai Rp 1 triliun.

Ia mengakui, tiap bisnis pasti memiliki risiko. Begitu juga saat UUS menjadi BUS. “Dengan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko yang tepat, risiko apapun bisa diminimalisir dan bahkan ditanggulangi,” tuturnya.

Salah satu risiko yang perlu dimitigasi adalah menyangkut penanganan kredit macet. Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab kredit macet. Di antaranya, kondisi debiturnya sendiri dan kondisi ekonomi secara makro.

“Karena itu dibutuhkan sumber daya insani di perbankan syariah yang benar-benar punya kompetensi, pengalaman, dan strategi mitigasi risiko yang tepat,” paparnya.

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikuatkan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 disebutkan bahwa jika nilai aset Unit Usaha Syariah (UUS) sebuah bank umum konvensional (BUK) mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini (2023), maka BUK wajib melakukan pemisahan (spin off) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Melengkapi UU ini, Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009, Pasal 45, Ayat 2 dan 4, menyebutkan, pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Modal disetor BUS hasil pemisahan paling kurang sebesar Rp 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1 triliun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha BUS diberikan. (*) 

A.Rifki