Jumat, 5 Juni 2020
14 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / BTM Pekalongan Raih Predikat Koperasi Sehat dari Pemerintah
FOTO I Dok. btm kota pekalongan
BTM atau Baitul Tamwil Muhammdiyah, merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sharianews.com, Pekalongan ~ Pemerintah melalui  Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan, memberikan predikat kepada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan, sebagai koperasi syariah yang sehat dengan skore 82,5 dan sekaligus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan tepat waktu. 

Baca juga: Dorong Pembiayaan Bank Syariah, Ini Tiga Strategi yang Disiapkan dalam Meksi

BTM atau Baitul Tamwil Muhammdiyah, merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan BTM, berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. BTM berdiri berdasarkan inisiasi dari bawah. Pada awalnya, bentuk kelembagaan BTM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dengan hasil penilain tersebut BTM Pekalongan bisa dijadikan cermin bagi BTM-BTM yang lain, baik di kabupaten Pekalongan maupun di Jawa Tengah. Demikian pernyataan Roufah Ainani mewakili kepala Disperidagkop Kabupaen Pekalongan di acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) IV BMT Pekalongan Tutup Buku Tahun 2019 di Pekalongan, Senin (23/02).

Roufah menambahkan, penilaian kesehatan koperasi merupakan sesuatu yang sangat perioritas karena sehatnya sebuah koperasi menjadi ukuran keberlangsungan dari segala kegiatan usaha yang dilakukan.

Selain itu, penilaian kesehatan merupakan upaya yang serius bagi pengelola dan pengawas, yang selalu memperhatikan rasio-rasio dalam menjalankan manajemen perkoperasian. “Kami melihat BTM telah menjalankan semua itu dengan tertib dan sesuai dengan SOP,” terang dia.

Sementara itu, Pengurus Pusat BTM Jawa Tengah Firdaus Ma'arif mengatakan, selain menjalankan koperasi yang benar, BTM Pekalongan memiliki komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam kehidupan berorganisasi, menurut Firdaus, harus taat dengan berbagai aturan dan keputusan pimpinan. Demikian pula dalam mengembangkan BTM sebagai satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan Muhammadiyah, hendaknya tunduk dan patuh terhadap berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Di antaranya adalah ketentuan tentang mayoritas modal yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah dan regulasi tentang satu PDM satu BTM.

“Oleh karena itu, jumlah anggota ex-officio yang mewakili persyarikatan Muhammadiyah di dalam suatu BTM harus mayoritas. Di sisi lain, penggabungan atau merger bagi PDM yang memiliki BTM lebih dari satu adalah merupakan suatu keniscayaan,” tandas Firdaus.

Sedangkan Ketua BTM Pekalongan, Akhmad Sakhowi, dalam sambutannya menyatakan, bahwa BTM sebagai Amal Usaha Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang nyata, baik dalam bentuk materi, maupun dukungan terhadap berbagai kegiatan persyarikatan, sehingga keberadaan BTM diminati oleh warga Muhammadiyah di berbagai tempat.

BTM yang sejarahnya berawal dari Pekalongan, mulai berdiri tanggal 5 Januari 1996 dan diresmikan oleh tokoh Muhammadiyah, Lukman Harun.  Saat ini, jaringan BTM telah menyebar di seluruh penjuru tanah air, baik di pulau Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan. BTM memiliki arsitektur keuangan mikro yang kuat mulai BTM primer (daerah), Pusat BTM (Wilayah) dan Induk BTM di pusat.

Selain itu, sejak adanya Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) menjadikan literasi dan sosialisasi BTM semakin menggurita.

Meski demikian, Sakhowi menekankan, perlunya adanya upaya untuk menjaga kelangsungan BTM. Karenanya, peran pengurus dan pengelola BTM harus senantiasa concern untuk menjaga tingkat kesehatannya.

“Mengelola suatu BTM tidak boleh asal-asalan, akan tetapi harus didasari dengan pengetahuan dan ketrampilan serta akhlaqul-karimah dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Sakhowi. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo