Rabu, 1 April 2020
08 Sha‘ban 1441 H
Home / Keuangan / Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen, Keuangan Mikro Berikan Perhatian Khusus
FOTO I Dok. ebctv.net
Ketua Induk BTM  Achmad Suud memaparkan perspektif BTM terhadap outlook 2020 di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sharianews.com, Jakarta ~ Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM), memasuki tahun 2020 telah melakukan konsolidasi sekaligus evaluasi terkait outlook 2020 tentang pengembangan microfinance di Indonesia. 

Dalam kegiatan akhir pekan lalu, Ketua Induk BTM  Achmad Suud memaparkan perspektif BTM terhadap outlook 2020 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertama, menyikapi target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2020. Target ini menjadi perhatian serius bagi pelaku keuangan mikro di Indonesia.

“Hal ini diprediksikan akan menyebabkan rendahnya tingkat konsumtif serta daya beli masyarakat,” ungkap Suud dalam rilisnya

Anomali dan probabilitas tersebut menurutnya, harus  disikapi dengan bijak oleh pelaku lembaga keuangan mikro. Khususnya adalah BTM dalam mengembangkan keuangan mikro ke depan.

Menurutnya, BTM harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, sehingga bisnis-bisnis keuangan mikro di Muhammadiyah bisa terjaga secara hati-hati dan bijak.

Selain itu, BTM akan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi mandiri untuk anggotanya yang terdiri dari komunitas Muhammadiyah dan masyarakat melalui pendekatan financial engineering. “Kebijakan itu akan kami lakukan sebagai upaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Suud.

Kedua, Induk BTM dalam evaluasinya meminta kepada pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi trickle down effect (efek menetes ke bawah). “Sejauh ini konsep ekonomi tersebut dikenal dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan,” ujarnya.

Melalui trickle down effect, praktik ekonomi yang berjalan diharapkan memiliki efek terhadap kegiatan ekonomi yang memiliki lingkup lebih kecil. Namun, dalam kenyataanya, konsep ekonomi yang bagus tersebut sulit untuk diwujudkan.

Keberperpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil relatif kurang. Pemerintah lebih memilih para konglomerat. Hal tersebut tak lepas dari kebijakan-kebijakan politik transaksional berbasis oligarki kekayaan yang menjadikan orientasi pembangunan kesejahteraan terjebak pada retorika saja.

Problem itulah yang kini menjadikan kesenjangan sosial atau gini ratio semakin melebar. Apalagi fakta yang berlaku adalah trickle up effect yang memperlihatkan orang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi miskin. “Jelas hal ini jauh dari ekonomi konstitusi yang diamanatkan dalam undang-undang," tuturnya.

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo