Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Fokus / Hadirnya LPI, Angin Segar untuk Keuangan Syariah
Foto dok. Pexels
LPI harus menyediakan proyek infrastruktur dengan skema syariah

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Jajaran anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur pun telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

LPI merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh undang-undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Kehadiran LPI diprediksi bisa memberikan angin segar bagi keuangan syariah. Demikian disampaikan Ketua Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Luqyan Tamanni.

Luqyan mengungkapkan saat ini LPI baru memasuki tahap awal. Total modal untuk LPI yang disuntikan pemerintah pun baru Rp15 triliun dari target Rp75 triliun di 2021. Pemerintah memang berencana akan menyuntikan modalnya secara bertahap.

Karena itu lah saat ini LPI, menurutnya, sedang roadshow ke lembaga-lembaga luar negeri yang intinya ingin membangun proyek pembiayaan bersama (cofinancing) yang ada di Indonesia.

Jika negara-negara luar seperti Timur Tengah yang menjadi sasaran LPI, bisa jadi skema yang diinginkan mereka adalah skema syariah. Untuk itu, LPI harus menyediakan proyek infrastruktur dengan skema syariah.

“Memang untuk sekarang karena (LPI) masih awal, kita belum tahu strategi investasinya seperti apa,” ujarnya menegaskan, kepada Sharianews.com.

Meski begitu, dalam pengamatannya, dari penyampaian-penyampaian yang disampaikan Pemerintah, LPI akan menyediakan skema tematik dalam investasi yang ditawarkan. Dengan begitu, akan ada tema-tema khusus investasi seperti skema syariah yang bisa menarik negara-negara Timur Tengah.

Luqyan berharap tema investasi dengan skema syariah benar-benar ada karena itu merupakan peluang. Selain itu, peluang juga untuk pegiat ekonomi syariah untuk menyampaikan proyeknya ke LPI agar mendapat pendanaan dari luar. Hal itu juga bisa menjadi daya tarik LPI bagi negara-negara Timur Tengah dengan banyaknya opsi yang tersedia.

Walaupun begitu, ia mengungkapkan LPI sebaiknya tidak hanya berfokus ke negara luar, di Indonesia sekalipun memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga yang memiliki dana namun kekurangan sarana investasi,

“Kita harus beri masukan, karena (LPI) lembaga baru. Kita harus terus merapat supaya bisa juga melihat peluang-peluang (keuangan) syariah,” imbuh Luqyan.

Luqyan menegaskan, hadirnya LPI akan memperkuat keuangan syariah di Tanah Air mengingat kekosongan atau gap di keuangan syariah adalah persoalan dana skala besar dan berjangka panjang. Maka dari itu, LPI akan mengisi kekosongan itu.

Salah satu bentuk angin segar hadirnya LPI ke keuangan syariah adalah peluangnya menjadi pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sebagaimana diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir dalam salah satu acara stasiun tv swasta

Erick membuka peluang bagi LPI menjadi pemegang saham Bank Syariah Indonesia sebagai upaya menambah modal Bank Syariah Indonesia untuk menopang bisnis yang akan dijalankan.

"Menariknya INA ini ada dua, satu bagaimana kita bangun project dengan modal bukan utang. Kedua, INA sendiri bisa menjadi pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia, ini tergantung dari teman-teman founder yang ada di Timur Tengah," ujar Erick.

Selain membuka peluang LPI masuk ke Bank Syariah Indonesia, Erick juga menjelaskan LPI menjadi wadah menampung investasi langsung dari para pengusaha. Menurutnya yang tertarik dengan model investasi di LPI adalah para investor Timur Tengah.

"Salah satu yang percaya akan INA ini kan banyak negara dari Timur Tengah, yang mereka akan melihat potensi dari infrastruktur," kata Erick yang juga menjabat sebagai salah satu Dewan Pengawas LPI.

Sementara itu, Direktur Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia, Zaki Mohamad Mansoer mengungkapkan, LPI diprediksi akan memiliki unit Islamic untuk merespon kebutuhan skema syariah.

Dalam sejarahnya, Zaki berkaca dari pernyataan Gurrero and Funtes yang menjelaskan ada hubungan antara keuangan syariah dan LPI dibeberapa negara yang sudah lebih dulu menerapkannya.

Ada dua hal yang terjadi di negara-negara itu. Pertama, semakin besar populasi negara muslim, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Kedua, negara-negara muslim sebagai penggerak industri halal secara global, baik melalui saluran perbankan syariah maupun tidak.

Berdasarkan data 2015 itu, menunjukan bahwa LPI yang diterapkan di negara Islam, sebanyak 77 persen sudah mau meningkatkan transaksi keuangan syariah mereka.

“Artinya INA akan punya banyak partner yang juga mengalokasikan ke investment secara syariah,” ujar Zaki.

Lebih lanjut, Zaki menyampaikan LPI memiliki dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi secara makro dalam pembangunan ekonomi di Timur Tengah. LPI dan keuangan syariah juga saling terhubung di negara-negara teluk.

Sektor industri halal pun akan semakin besar seiring dengan populasi muslim yang diperkirakan akan bertambah dari 23,4 persen atau 2 miliar penduduk di 2010 menjadi 26,4 persen atau 2,2 miliar penduduk dunia di 2030. Dengan adanya unit Islamic LPI nantinya, industri halal bisa langsung disokong dan akan memberikan dampak ke masyarakat.

 

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: