Sabtu, 6 Juni 2020
15 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / IHW Sarankan Indonesia Punya Badan Halal Di bawah Presiden Langsung
FOTO I Dok. Shafaqna
"Namanya badan halal atau apapun, tapi bukan badan yang di bawah Kementerian Agama, seperti BPJPH," ujarnya di sela acara Pendampingan bagi Pelaku Usaha untuk Memperoleh Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (26/3).

Sharianews.com, Jakarta. Indonesia sebagai negara dengan populasi jumlah Muslim terbesar, sangat potensial untuk menjadi market dan negara pengekspor produk halal terbesar di dunia.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, Indonesia harus memiliki badan halal yang berada di bawah presiden langsung.

"Namanya badan halal atau apapun, tapi bukan badan yang di bawah Kementerian Agama, seperti BPJPH," ujarnya di sela acara Pendampingan bagi Pelaku Usaha untuk Memperoleh Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut Ikhsan hal tersebut tidaklah kondusif, BPJPH tidak akan bisa bergerak bebas karena di bawah kementerian, sedangkan urusannya banyak bersinggungan dengan industri lain.

"Ada Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, levelnya mereka adalah eselon satu level Dirjen. Bagaimana secara etika birokrasi bisa equal dengan dengan Menteri, nggak bisa," beber dia.

Ini yang menjadikan BPJPH sesak napas, menurut Ikhsan, BPJPH tidak bisa jalan, sekalipun ada Badan Perencanaan Pengembangan (BPP).

Ia menambahkan, dirinya setuju bahwa harus ada badan halal ini di bawah presiden langsung.

"Sehingga badan tersebut mempunyai kekuatan (powerful) untuk mengintegrasikan industri halal bahkan dengan KNKS hingga bisa jalan bareng," sambungnya.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) saja, sebut Ikhsan diberi otoritas untuk melakukan sertifikasi halal, badan tersebut di bawah langsung oleh Perdana Menteri, selevel dengan kementerian baru bisa jalan.

"Nah, sekarang kami sangat pesimis kalau BPJPH bisa melakukan Undang-Undang, yang melaksanakan Undang-Undang ini siapa? Kementerian, bukan di pihak BPJPH," tutupnya.

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo