Rabu, 1 April 2020
08 Sha‘ban 1441 H
Home / Keuangan / Induk BTM Sayangkan tidak Disahkannya UU Koperasi Baru
FOTO I Dok. pixabay.com
Induk BTM menyayangkan sikap legislatif dan pemerintah di tahun 2019 yang sangat ego sektoral dengan tidak mengesahkan Undang-Undang (UU) koperasi baru sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan lagi.

Sharianews.com, Jakarta ~ Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)  sebagai Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM), memasuki tahun 2020 melakukan konsolidasi bersama dan sekaligus evaluasi dan outlook 2020 tentang pengembangan microfinance di Indonesia. 

Dalam kegiatan akhir pekan lalu ini, Ketua Induk BTM, Achmad Suud memaparkan, dalam perspektif BTM di outlook 2020 ada beberapa hal yang disampaikan.

Induk BTM menyayangkan sikap legislatif dan pemerintah di tahun 2019 yang sangat ego sektoral dengan tidak mengesahkan Undang-Undang (UU) koperasi baru sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan lagi.

Baca juga Filipina Ingin Adopsi Konsep BMT di Indonesia

Dengan demikian tampak jelas apabila pemerintah dan legislatif sejauh ini tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat dan gerakan pegiat koperasi.

“Kami berharap di tahun 2020 perjuangan pengesahan UU Koperasi bisa dilanjutkan kembali sehingga semangat berkoperasi adalah role dalam jihad ekonomi konstitusi,” jelas Suud dalam rilisnya.

Lalu, Induk BTM meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk serius dalam membuat teroboson baru dalam pembangunan UMKM sebagai kebijakan ekonomi nasional. “Apalagi sebagian besar pelaku usaha di tanah air adalah UMKM, dengan kebijakan pembangunan UMKM sebagai bukti konkret Pemerintah Indonesia berpihak kepada rakyat,” tuturnya

Melihat situasi kondisi ekonoini yang penuh dengan dinamika terkait pengembangan BTM, Induk BTM mengajak kepada seluruh jaringan BTM nasional untuk menata diri lebih tertib dan profesional.

Suud berharap kepada pimpinan Muhammadiyah di semua level, agar memiliki perhatian untuk pengembangan BTM, sesuai dengan tingkatannya dan mendorong kerja sama serta sinergi Amal Usaha Muhammadiyah dengan BTM, sehigga tercipta pengeloaan keuangan Amal Usaha Muhammadiyah secara selektif, efesien, serta halal. Dengan demikian, kontribusi Amal Usaha Muhammadiyah terhadap persyarikatan lebih terencana, terukur dan optimal.

Achmad Suud juga menambahkan sebagaimana dalam rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan, Jawa Tengah.  

Salah satu pointnya adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah serta strategi berkelanjutan keuangan mikro, Induk BTM bersama kekuatan komponennya akan terus membangun tata kelola manajemen bisnis baru sebagai bagian dari itjihad ekonomi dan sekaligus menjawab industri digital 4.0. (*)

 

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo

Tags: