Minggu, 24 Maret 2019
18 Rajab 1440 H
x
FOTO | Dok. Pribadi
Hingga kini, diperkirakan jumlah produk yang memiliki sertifikat halal masih kurang dari 20 persen dari total produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Oleh: Zielhapes Fuady | Program S2/S3 Islamic Economy and Halal Industry, Universitas Gadjah Mada


Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, terhitung mulai lima tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Dengan kata lain, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan harus memiliki sertifikat halal terhitung mulai Oktober 2019.

Sebuah produk dapat dikatakan halal jika dibuat dari bahan yang halal dan diproses melalui proses yang benar sesuai dengan syariat Islam. Bahan yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.

Sementara, proses yang dimaksud mencakup proses penyediaan bahan, proses pengolahan, proses penyimpanan, proses pengemasan, proses pendistribusian, proses penjualan, hingga proses penyajian produk.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, pengakuan kehalalan produk hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya melalui Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengakuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jumlah Produk Halal

Hingga kini, diperkirakan jumlah produk yang memiliki sertifikat halal masih kurang dari 20 persen dari total produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Khusus untuk obat, persentasenya bahkan diperkirakan jauh lebih rendah, yaitu masih di bawah tiga persen. Hal ini tentu sangat jauh dari perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Sayangnya, hanya tersisa sepuluh bulan jelang batas waktu lima tahun sejak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 diundangkan, masih sangat banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Alih-alih berlari kencang mengejar ketertinggalan total produk yang belum tersertifikasi halal, BPJPH sebagai badan yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia justru belum bisa bergerak bebas menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang.

Rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, khususnya berupa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan jaminan produk halal, sampai kini belum diundangkan.

Padahal, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, peraturan pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah tersebut seharusnya sudah berlaku paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 diundangkan, atau paling lambat Oktober 2016.

Dengan belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,
BPJPH belum dapat melaksanakan wewenang-wewenangnya secara penuh. Bukan hanya yang menyangkut penerbitan dan pencabutan sertifikat halal, atau yang menyangkut registrasi sertifikat halal produk luar negeri, melainkan juga wewenang yang menyangkut penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal.

Sebagai konsekuensi, langkah-langkah yang lebih teknis juga belum bisa dilaksanakan. Misalnya, sertifikasi dan registrasi orang-orang yang akan diberi otoritas melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk di lapangan, atau yang menurut istilah baku disebut sebagai auditor halal.

Begitu pula, pembentukan dan akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH), yang akan membantu BPJPH melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk di lapangan.

BPJPH memang telah melaksanakan wewenangnya yang terkait dengan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Namun, dengan semua masalah di atas, sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal yang dilakukan menjadi terasa hambar. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal tidak dapat menukik dalam dan hanya berada pada tingkatan kulit-kulit belaka.

Tidak Ada Keajaiban

Rasanya sulit untuk berharap bahwa semuanya akan berubah dalam waktu singkat. Mungkin, tidak akan ada keajaiban hingga sepuluh bulan ke depan yang memungkinkan perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat terwujud. Terlebih, pemerintah sendiri tampak setengah hati melaksanakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Namun demikian, kita tak seharusnya berputus asa. Masyarakat yang peduli harus terus menjaga harapan dan menyuarakan pentingnya implementasi jaminan produk halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Jika pun pada akhirnya, belum semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal pada Oktober 2019, setidak-tidaknya harus ada kemajuan yang memungkinkan terwujudnya perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada satu atau dua tahun kemudian.

Kewajiban sertifikasi halal sangat penting. Bukan hanya untuk melindungi konsumen muslim dari kemungkinan mengonsumsi produk nonhalal, melainkan juga untuk membangkitkan potensi Indonesia sebagai pelaku utama industri halal dunia. (*)

 

Oleh: Zielhapes Fuady