Selasa, 7 Juli 2020
17 Thu al-Qa‘dah 1441 H
Home / Keuangan / Ketua DPS Bank Muamalat: Pemerintah Mesti Fasilitasi Bank Muamalat
FOTO | Dok. www.nu.or.id
Konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) memiliki rencana membantu Muamalat dari sisi manajemen.

Sharianews.com, Jakarta. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KH. Ma'ruf Amin, dalam kesempatan rapat bersama DPS Bank Muamalat di Muamalat Tower, Kuningan, Jakarta menilai jika saat ini sudah waktunya bagi pemerintah turun tangan mengatasi masalah permodalan yang membelit bank syariah pertama di Indonesia itu.   

“Saya kira pemerintah itu tentu harus memfasilitasi dan mudah-mudahan tidak lama lagi selamat,” katanya usai rapat dewan pengurus syariah di Muamalat Tower, Jakarta, Selasa (24/9/2018).

Ma’ruf Amin pun berharap, ke depannya banyak investor baru, sehingga mampu membuat Bank Muamalat lebih maju. Dengan adanya suntikan modal dari investor baru, menurutnya nantinya bisa membawa angin segar bagi Bank Muamalat. "Iya harus ada investor," kata Ketua Umum MUI ini.

Dikutip dari laman berita.com terkait dengan peran yang diharapkan dari pemerintah, sejak awal tahun ini konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) memiliki rencana membantu Muamalat dari sisi manajemen.

Namun menurut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto, yang sempat menyatakan kesiapannya melaksanakan arahan dari Kementrian BUMN, pihaknya memberikan catatan khusus, yaitu masalah permodalan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Pemerintah Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi, dan mendapat dukungan dari cendekiawan Muslim, pengusaha, serta masyarakat luas.

Pada tahun 1994, Bank Muamalat telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Langkah strategis

Mengutip laporan keuangan kuartal II/2018 perusahaan, posisi rasio non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah membaik. NPF gross tercatat sebesar 1,65 persen dari 4,95 persen pada kuartal II/2017 dan NPF net menjadi 0,88 persen dari 3,74 persen. Rasio penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio/CAR) perseroan naik menjadi 15,92 persen, dari sebelumnya 12,94 pesen.

Menurut Direktur Utama Muamalat, Achmad Kusna Permana, mengatakan pihaknya telah melakkan sejumlah langkah strategis.Namun, ia enggan membeberkan langkah strategi yang telah ditempuh untuk memperbaiki sejumlah rasio keuangan pada triwulan kedua 2018. “Saya tidak bisa menyampaikan secara detail soal itu,” katanya.

Permana mengatakan hal terpenting saat ini adalah kinerja Muamalat kembali sesuai dengan recana bisnis bank (RBB). Laba bersih setelah pajak naik 246,26 persen  secara tahunan (yoy) pada kuartal II/2018 dengan realisasi nilai Rp103,74 miliar. Manajemen mengklaim bahwa capaian ini merupakan rekor perolehan laba bersih tertinggi yang diraih sepanjang tiga tahun terakhir.

Sementara itu OJK pada medio Agustus 2018 mengatakan tengah melakukan penilaian terhadap investor yang akan membeli aset bermasalah ke Muamalat. “Belum ada progress. Bagi OJK, setiap investor yang kredibel dan ingin melakukan perbaikan dan itu sustain [berkelanjutan], kami dukung,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana. (*)

 

Ahmad Kholil