Rabu, 3 Juni 2020
12 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Keuangan Syariah Berpotensi Jadi Sumber Pembiayaan Infrastruktur
FOTO | Dok. www.ojk.go.id
Pertumbuhan aset industri keuangan syariah secara global bisa memberi peluang bagi pengumpulan dana untuk pembiayaan infrastruktur.

Sharianews.com, Bali. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembangunan infrastruktur saat ini mengalami kendala dari sisi keterbatasan sumber pembiayaan. Namun, pertumbuhan aset industri keuangan syariah secara global bisa memberikan peluang bagi pengumpulan dana untuk pembiayaan infrastruktur.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, saat menjadi narasumber dalam Symposium on Islamic Infrastructure Finance, yang digelar dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Rabu (10/10).

Menurut Nurhaida, keuangan syariah yang dibangun berdasarkan landasan iman (aqidah), akhlak (akhlaq) dan solidaritas (ukhuwah) dapat melengkapi pembiayaan konvensional. Dengan landasan ini, keuangan syariah berpotensi menciptakan investasi yang berkelanjutan, namun berisiko rendah.

"Nilai-nilai yang tertanam dalam keuangan syariah harus diterapkan dengan benar, tidak hanya secara financial, namun juga bertanggung jawab secara moral," kata Nurhaida, sebagaimana didkutip dari laman resmi OJK (www.ojk.go.id), Rabu (10/10).

Lebih lanjut Nurhaida menjelaskan, pengembangan produk yang terbatas menjadi salah satu kendala perkembangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Beberapa keterbatasan yang dimaksud misalnya, terkait dengan kapasitas yang terbatas, produk yang tidak variatif dan maturity mismatch gap antara jangka waktu sumber dana dengan kebutuhan pembiayaan.

Kebutuhan pembiayaan yang besar dan jangka panjang untuk infrastruktur juga memberikan kendala likuiditas dan risiko mismatch maturity bagi perbankan syariah.

Oleh karenanya, pembiayaan alternatif dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur seperti instrumen pasar modal seperti sukuk.

Sayangnya, kurangnya pehamanan para pelaku pasar dan publik mengenai sukuk, kejelasan aturan perpajakan, serta masalah likuiditas pasar sekunder, sejauh ini masih menjadi kendala perkembangan sukuk di Indonesia.

Karena itu, pelaku industri diminta untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagai nilai utama praktik keuangan syariah, seiring dengan semangat mengembangkan pasar keuangan syariah serta selaras dengan pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN). (*)

Ahmad Kholil