Sabtu, 6 Juni 2020
15 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / LPPOM MUI: Perlu Formula Pembiayaan untuk Sertifikasi Halal UMKM
FOTO/Dok.romy.sharianews.com
Pengusaha UMKM juga tidak boleh dipersulit dengan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim menyatakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengambil porsi 60 persen dalam pergerakan ekonomi di Indonesia. Angka ini perlu diperhatikan, apalagi bila dikaitkan dengan UU JPH.

"Yang perlu dipahami, pertama, tidak ada istilah taking over proses sertifikasi halal dari MUI ke pemerintah, yang ada justru kolaborasi. Kedua, ada problem dalam implementasi UU JPH terkait pembiayaan," jelas Lukmanul Hakim, saat membuka pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch di Jakarta, Selasa (26/3).

Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi bersama terkait pembiayaannya. Karena di satu sisi tak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada negara, tapi di sisi lain pengusaha UMKM juga tidak boleh dipersulit dengan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Pelatihan ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan efektif berlaku pada Oktober 2019. Pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menekankan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat harus tersertifikasi.

Lukmanul Hakim menambahkan, jika menyoroti lebih dalam, UU JPH juga mengamanatkan bahwa biaya sertifikasi usaha mikro dan kecil menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini menjadi salah satu kendala dalam implementasi UU JPH.

"Jangan jadikan halal sebagai alat bunuh UMKM. Karena itu, salah satu hal yang perlu diubah adalah bagaimana halal bukan menjadi beban perusahaan, melainkan menjadi upaya perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen," jelas Lukmanul Hakim.

Lebih dalam lagi, UU JPH memaparkan sanksi-sanksi yang bisa menjerat para pelaku usaha, khususnya pada Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. Hal ini membuat IHW beranggapan sosialisasi dan edukasi terhadap UU JPH harus dilakukan secara masif kepada dunia usaha dan masyarakat.

"Lakukan sertifikasi halal, yang terpenting ada akad terlebih dahulu. Dengan begitu, pelaku usaha terbebas dari sanksi UU JPH," jelas Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif IHW (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo