Sabtu, 6 Juni 2020
15 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Menara HIK akan Rampung Tahun lni
FOTO I dok. sharianews
“Kita akan bertahap, akan berpindah. Seluruhnya diharapkan September 2019 sudah bisa di lokasi. Peluncuran akan dilakukan pada September 2019,” jelas Alfi, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Tahun 2018, di Hotel Horison Ciledug, Sabtu (23/2).

Sharianews.com,Tangerang ~ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) sedang melakukan pembangunan menara HIK. Saat ini, pembangunan menara yang memiliki luas keseluruhan 4.200 meter sudah mencapai 40 persen.

Alfi Wijaya, Direktur Utama BPRS HIK mengatakan, pembangunan diperkirakan akan selesai pada 15 Mei 2019. Waktu tersebut mundur dari rencana semula, disebabkan oleh adanya penambahan pondasi setelah dilakukan tes beban serta proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru tuntas pada November 2018

Direncanakan setelah menara yang berlokasi di kawasan Ciledug, Tangerang ini rampung, Kantor Pusat dan Kantor Cabang Ciledug akan dipindahkan dari ruko yang saat ditempati. 

“Kita akan bertahap, akan berpindah. Seluruhnya diharapkan September 2019 sudah bisa di lokasi. Peluncuran akan dilakukan pada September 2019,” jelas Alfi, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Tahun 2018, di Hotel Horison Ciledug, Sabtu (23/2).

Selain itu, sehubungan dengan rencana pemindahan kantor tersebut, maka satu ruko yang saat ini dimiliki oleh BPRS HIK akan dilakukan penjualan.

“Saat ini, kami menempati empat ruko, di mana tiga kami sewa, satu adalah milik HIK, sehingga ketika pemindahan, dilakukan penjualan atas ruko yang lama. Segala aktivitas yang sekarang akan dilakukan di tempat yang baru,” papar Alfi.

Alfi mengungkapkan latar belakang pembangunan menara BPRS HIK karena berkaitan dengan hal yang sifatnya strategis dan teknis.

Sifat strategis sebagai perwujudan bahwa sekalipun BPRS juga bisa memiliki infrastruktur yang tidak kalah dengan umum.

Sementara, sifat teknis saat ini BPRS HIK berkantor di ruko dengan tiga ruko berstatus sewa. "Kita mau beli tidak bisa, sehingga mau tidak mau kita tidak boleh bergantung ke pemilik ruko, akhirnya kita kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian tanah, dan sebagainya,” pungkas Alfi. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo