Sabtu, 30 Mei 2020
08 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Mengukur Bank Syariah di Indonesia, Jangan Hanya dari Aset
FOTO | Dok. Nu.or.id
Bank syariah di negara-negara berpopulasi besar cenderung bermain di retail banking. Dari sisi besaran aset masih kecil. Tetapi secara populasi, jumlah orang yang terlibat besar.

Bank syariah di negara-negara berpopulasi besar cenderung bermain di retail banking. Dari sisi besaran aset masih kecil. Tetapi secara populasi, jumlah orang yang terlibat besar.

Sharianews.com, Jakarta. Untuk menilai atau mengukur bank syariah di negara berpenduduk muslim mayoritas, seperti  Indonesia, sebaiknya  tidak dari jumlah pangsa pasar atau asetnya, karena jika patokannya nilai aset, maka itu tidak  akan sesuai.

Adalah Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Adiwarman Azwar Karim, yang mengatakan  hal tersebut. Menurutnya untuk menilai kapasitas bank syariah di Indonesia, sebaiknya juga menggunakan parameter lain, yaitu dari  besaran jumlah nasabahnya.

“Jangan dari asetnya, karena bermainnya dalam retail banking. Untuk Indonesia, lihat juga dari berapa jumlah orang yang terlibat di industri bank syariah atau keuangan syariah ini,”kata Adiwarman, kepada sharianews.com, di Jakarta, Rabu (15/8).

Lebih lanjut, Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia, ini menjelaskan negara-negara dengan populasi besar cenderung akan bermain di retail banking. Mereka akan memiliki aset yang kecil. “Tetapi secara jumlah orang yang terlibat banyak,”ungkap Adiwarman.

“Seperti Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta, sekarang pangsa pasarnya hanya 6 persen. Turki yang penduduknya juga banyak, 70 juta orang, pangsa pasarnya juga kecil, sama dengan Indonesia. Begitu juga Mesir yang jumlah penduduknya besar.”

Menurut Adiwarman, Negara-negara di Timur Tengah, biasa mengukur dengan aset, karena termasuk investment banking. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia yang menggunakan aset untuk mengukur bisaran kapasitas bank syariah, karena termasuk ke dalam corporate banking.

Mereka, lanjut Adiwarman, adalah negara-negara dengan populasi yang tergolong kecil seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain yang populasinya kurang dari 10 juta orang. “ Malaysia di bawah 30 juta orang dan Arab Saudi hanya 9 juta orang,” imbuhnya.

Data OJK per Mei 2018. Aset bank syariah di Indonesia positif

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) Mei 2018, yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp 425,90 triliun pada Mei 2018. Rinciannya, BUS Rp 292,87 triliun dan UUS Rp 133.03 triliun.

Secara pertumbuhan pertahun, pada Mei 2017, total BUS dan UUS hanya mencapai Rp 366.092. BUS berkontribusi sebesar Rp 263,73 triliun dan untuk UUS sebanyak Rp 102,35 trilun.

Artinya  mengalami pertumbuhan asset, baik secara keseluruhan antara BUS dan UUS dari periode Mei 2017 ke 2018, maupun secara terpisah BUS dan UUS di periode yang sama.

Sementara untuk jumlah kantor, pada Mei 2017 BUS sebanyak 1.850 kantor, mengalami penurunan menjadi 1.826 kantor. Kebalikannya, UUS meningkat dari 335 kantor di Mei 2017, menjadi 349 pada Mei 2018.

Jika ditotal  BUS dan UUS memiliki jumlah kantor sebesar 2.185 kantor pada Mei 2017. Sementara Mei 2018 sebanyak 2.175. Artinya mengalami penurunan jumlah kantor di periode setahun Mei 2017 ke Mei 2018. (*) 

Reporter : Aldiansyah Nurrahman Editor : Ahmad Kholil