Minggu, 12 Juli 2020
22 Thu al-Qa‘dah 1441 H
Home / Keuangan / Peringatan Harkopnas, BTM Berikan 6 Rekomendasi
FOTO I Dok. suaramuhammadiyah.id
Enam rekomendasi yang diberikan oleh Induk BTM terkait dengan perjalanan dan pengembangan koperasi yang selama ini dikenal sebagai kekuatan Soko Guru ekonomi bangsa.

Sharianews.com, Jakarta ~ Sebagai bagian dari ekosistem dan gerakan dalam koperasi, khususnya koperasi syariah, Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), menyambut gembira dan mengucapkan selamat Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan menyampaikan ada enam rekomendasi yang diberikan oleh Induk BTM terkait dengan perjalanan dan pengembangan koperasi yang selama ini dikenal sebagai kekuatan Soko Guru ekonomi bangsa.

Agus mengatakan keenam hasil rekomendasi ini menjadi rilis untuk dipublikasikan sebagai bagian dalam demokrasi berpendapat.

Rekomendasi pertama, perlunya meneguhkan kembali peran dan fungsi koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menjawab persoalan ekonomi, mulai dari hulu hingga hilir. Sejauh ini peran koperasi di negeri ini masih dipandang sebelah mata sebagai ekonomi kaum pinggiran dan belum menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang patut diperhitungkan.

“Maka dari itu koperasi harus mampu berubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman di era industri 4.0 saat ini,” jelas Agus, dalam keterangan resminnya akhir pekan lalu.

Kedua, lanjut Agus, diperlukan kebijakan-kebijakan yang masif dan strategis oleh pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) dan kebijakan ini tidak bisa hanya di bawah institusi Kementerian Koperasi dan UKM saja dengan jumlah pagu anggaran APBN yang terbatas.

Untuk itu, diperlukan integrasi kebijakan antar kementerian, lembaga negara bahkan jika diperlukan dilakukan harmonisasi dan deregulasi untuk mengarah pada pengembangan koperasi dan UKM. “Dengan demikian peran koperasi bisa bermain secara luas dalam mengembangkan usaha dan melebihi perseroan selama ini,” ungkapnya menegaskan.

Kemudian yang ketiga, perlu dihilangkan “politisisasi koperasi” di mana sering kali kata koperasi atau ekonomi rakyat sebagai jargón dan disebut-sebut dalam setiap kampanye politik, tapi dalam kenyataanya setelah pemilu atau pilkada selesai, kebijakan ekonomi politik pembangunan mengarah pada liberalisasi ekonomi.

“Untuk itu diperlukan pendidikan perkoperasian dalam literasi pendidikan politik dalam spektrum partai politik, sehingga masing-masing partai politik akan memiliki platform tentang pembangunan koperasi dan ekonomi kerakyatan secara konkrit,” bebernya.

Keempat, mendukung penuh diterbitkannya masterplan ekonomi syariah Indonesia dalam Komite Nasional Keungan syariah (KNKS) yang di dalammya berisi tentang pengembangan koperasi syariah sebagai keuangan inklusi.

BTM berharap dengan adanya masterplan tersebut, bisa menjadi rujukan terhadap keberadaan pasal tentang koperasi syariah pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang akan disahkan menjadi Undang-Undang.

Kelima, mengajak masyarakat untuk menjadi anggota aktif koperasi, khususnya koperasi syariah untuk selalu mengawal dan mengontrol jalannya koperasi tersebut dengan lebih partisipatoris dan rasa memiliki koperasi sebagai karakter dalam bergotong-royong, untuk menciptakan perkuatan permodalan secara self help organization (SHO). “Sehingga menjadi kekuatan kemandirian ekonomi dan menumbuhkan semangat kewirausahaan,” katanya.

Keenam, mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang profesional, untuk itu diperlukan penguatan profesionalisme dalam pengelolaan, risk manajemen serta pengawasan dan kepatuhan secara legal. “Dengan demikian koperasi benar-benar memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Agus. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo