Sabtu, 28 Maret 2020
04 Sha‘ban 1441 H
Home / Ekbis / Sertifikasi Halal Dihapus? Ini Tanggapan KNKS
FOTO I Dok. kominfo.go.id
Rancangan Undang–Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diduga menghapus sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Belakangan ini, Rancangan Undang–Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menciptakan sejumlah polemik, di antaranya mengenai pasal yang diduga rencana penghapusan sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Istilah Omnibus Law sendiri saat ini tengah marak di Indonesia. Sebagai informasi, Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar, yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah, Afdhal Aliasar menyatakan, KNKS menginginkan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mempermudah sertifikasi halal.

“Intinya, kami ingin Omnibus Law justru mempermudah pelaksanaan proses sertifikasi halal, bukan menghapuskan,” ujarnya menegaskan, saat dihubungi Sharianews.com, Selasa (11/2).

Afdhal mengungkapkan KNKS merekomendasikan pemerintah dalam Omnibus Law membuat proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, murah, cepat dan transparan.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki menjelaskan, Omnibus Law akan menyederhanakan proses sertifikasi.

Ada sejumlah aturan di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan berubah. Namun, ia membantah jika Omnibus Law menghapus kewajiban sertifikasi halal.

Mastuki menjelaskan, banyak pasal dalam UU 33 tahun 2014 yang dibahas dan akan mengalami penyesuaian. Pasal-pasal tersebut adalah: pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58. “Pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi dibahas,” imbuhnya.

Mastuki mengatakan, BPJPH ikut terlibat dalam pembahasan Omnibus Law. Pembahasan yang dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan sejumlah lembaga terkait ini sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020.

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo