Senin, 30 November 2020
15 Rabi‘ at-akhir 1442 H
Home / Ekbis / Strategi Indonesia Menuju Produsen Halal Dunia
Foto dok. KNEKS
Wakil Presiden Ma’ruf Amin paparkan strategi pengembangan industri halal Indonesia agar bsia menjadi pusat produsen halal dunia.

Sharianews.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin paparkan strategi pengembangan industri halal Indonesia agar bsia menjadi pusat produsen halal dunia.

Strategi tersebuat antara lain penguatan industri produk halal melalui pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada.

Terbitnya regulasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 tahun 2020, mengawali langkah pengembangan kawasan industri halal, dimana seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

Sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas, dan berdaya saing global

“Upaya lainnya, seperti insentif dan regulasi yang terpadu diperlukan bagi industri produk halal yang terintegrasi di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK),” .” tambah Ketua Harian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) ini, Sabtu (24/10).

Kemudian dilakuakn pembangunan data perdagangan Industri Produk Halal yang terintegrasi. Melakukan penyatuan database dan kodefikasi untuk mensinergikan data sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan ekonomi.

Hal ini dilakukan agar statistik data perdagangan dan penganggaran APBN untuk pengembangan industri produk halal dapat terlaksana dan termonitor dengan baik.

Strategi selanjutnya dengan mengimplementasikan program sertifikasi halal produk ekspor secara kuat. Sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eksportir sebagai peningkatan nilai tambah produk, memperluas pangsa pasar, dan daya saing yang akan berdampak pada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia. Tentunya hal ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, memperkuat sistem ketertelusuran halal (halal traceability). Hal ini dapat dimulai dengan membangun sistem ketertelusuran halal yang mencakup bahan-bahan mentah halal Indonesia, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi/akhir yang siap pakai di level konsumen.

Untuk hal ini diperlukan sinergi antar pihak dalam Halal Supply Chain. Selain itu juga diperlukan ketersediaan sistem jaminan produk halal yang meliputi proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, baik laut, darat dan udara, serta jaringan pemasaran yang mengikuti standar sistem jaminan halal.

Terakhir dengan melakukan program substitusi impor dan mendorong perkembangan industri bahan substantive material halal pengganti (substitusi material non halal).

“Hal ini bertujuan untuk mengurangi nilai impor atas produk halal dari negara lain. Kemandirian atas material halal substitusi juga dapat memperkuat UMKM Indonesia yang saat ini merupakan pemasok bahan baku industri,” pungkas dia.

 

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: