Sabtu, 30 Mei 2020
08 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / Terkait Sertifikasi Halal, IHW Mengharapkan BPJPH tidak Memungut Biaya untuk UMKM
FOTO I HalalCorner.ID
"Hal itu yang saya tentang, karena harusnya negara memberikan subsidi, dan memberikan anggaran bagi pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal," sambungnya menegaskan.

Sharianews.com, Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengatakan, negara mempunyai tanggung jawab dalam hal pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Negara, ini jelas, jangan dijadikan komoditas, kemudian dunia usaha itu dipungut sekian triliun untuk pemasukan negara. Tidak," tegas Ikhsan saat pemaparan materi pelatihan pendampingan bagi pelaku usaha & UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, Jakarta, Selasa (26/3).

Lebih lanjut dikatakan Ikhsan, sudah waktunya bagi pelaku usaha untuk angkat bicara, jangan sampai kita diam dan diatur tetapi tidak untuk bangsa dan negara.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai eksekutor sertifikasi halal ditentang agar tidak menjadikan sumber pemasukan negara.

"Hal itu yang saya tentang, karena harusnya negara memberikan subsidi, dan memberikan anggaran bagi pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal," sambungnya menegaskan.

Doktor ilmu halal Fakultas Hukum Unair tersebut menjelaskan ,apabila sertifikasi halal sudah menjadi nilai advance (keuntungan) bagi pengusaha, atau bahkan bisa ekspor ke mancanegara, maka pendapatan inilah yang bisa masuk ke kas negara.

"Jadi negara tidak perlu repot untuk tenaga kerja, karena dunia usaha terus menggeliat, itu yang harusnya menjadi pemikiran kewenangan dari pemangku kebijakan sertifikasi halal," pungkas Ikhsan. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo