Sabtu, 6 Juni 2020
15 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / Tiga Fintech Dicatut, AFPI Sampaikan Imbauan untuk Anggotanya
FOTO I Dok. pexels.com
Platform Crowdo, MEKAR, dan Pinja mDuit telah dicatut logo dan namanya oleh konsultan hukum PT. Sinergi Konsultasi Indonesia (Launcher.id).

Sharianews.com, Jakarta ~ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengimbau kepada seluruh 164 anggotanya, baik syariah maupun konvensional yang merupakan penyelenggara Fintech Peer to Peer (P2P) Lending untuk mengantisipasi pencatutan nama penyelenggara oleh pihak tertentu yang merugikan industri.

Hal ini bermula dari masuknya tiga pengaduan dari Penyelenggara Fintech P2P Lending Anggota AFPI yang memberitahukan bahwa platform mereka telah dicatut logo dan namanya oleh konsultan hukum PT. Sinergi Konsultasi Indonesia (Launcher.id).

Ketiga platform tersebut adalah Crowdo, MEKAR, dan PinjamDuit. Lebih lanjut, ketiga penyelenggara Fintech P2P Lending tersebut dalam surat aduannya selaras menyatakan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan Launcher.id selaku konsultan hukum yang mencatut logo dan nama mereka.

Selain pengaduan kepada AFPI, bentuk upaya hukum mereka adalah pengiriman somasi dari ketiga penyelenggara Fintech P2P Lending tersebut kepada Launcher.id terkait keberatan atas pencatutan logo dan nama mereka secara melawan hukum karena tanpa dasar kerja sama ataupun persetujuan dari Penyelenggara Fintech P2P Lending yang bersangkutan.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede mengatakan, AFPI secara tegas menyampaikan kepada para penyelenggara Fintech P2P Lending untuk mengantisipasi dan menghindari pencatutan nama oleh pihak tertentu.

“Sudah ada tiga penyelenggara terdaftar OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan anggota AFPI yang menyampaikan somasi kepada salah satu perusahaan konsultan hukum karena namanya dicatut dan logo perusahaan dicantumkan dalam website perusahaan konsultan hukum tersebut,” jelas Tumbur, di Jakarta, Kamis (20/2).

Sebagai asosiasi dari seluruh penyelenggara Fintech P2P Lending, AFPI secara tegas menyampaikan kepada para penyelenggara anggota AFPI untuk mengantisipasi dan menghindari pencatutan nama tanpa izin oleh konsultan hukum, konsultan pajak atau pihak ketiga mana pun.

Jika terjadi pencatutan nama, penyelenggara dapat langsung berkoordinasi dengan OJK dan AFPI. Hal ini untuk melindungi anggota dan menjaga citra positif industri Fintech P2P Lending.

Kehadiran AFPI akan terus mendorong penguatan industri Fintech P2P Lending di Indonesia sebagai pilihan akses keuangan masyarakat, serta mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan menyediakan kebutuhan kredit masyarakat khususnya UMKM yang belum terlayani oleh jasa keuangan konvensional.

Berdasarkan data OJK hingga Desember 2019, terdapat 164 penyelenggara Fintech P2P Lending yang berstatus terdaftar di OJK, dan 25 di antaranya sudah berstatus berizin dengan total penyaluran pinjaman dari Fintech P2P Lending mencapai Rp81,5 triliun, meningkat 259 persen secara year to date (ytd).

Rekening lender (pemberi pinjaman) juga meningkat 192,01 persen menjadi 605.935 entitas. Begitu juga rekening borrower (peminjam) bertambah 325,95 persen menjadi 18.569.123 entitas. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo

Tags: